Subsidi BBM Tetap, Defisit Anggaran 2015 di Kisaran 2%

JAKARTA - Pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun depan 2% atau kurang, lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar  2,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Keuangan, mengatakan target tersebut sudah menjadi komitmen pemerintah. Penurunan defisit karena pemerintah berencana akan menerapkan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM) mulai Januari 2015.


Pada APBN 2015 pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun dan penerimaan negara sebesar Rp 1.793,6 triliun, sehingga anggaran defisit 2,21% dari PDB atau Rp 245,9 triliun. APBN disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8%, inflasi 4,4%, suku bunga SPN tiga bulan sebesar 6%, nilai tukar Rp  11.900 per dolar AS, harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 105 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,248 juta barel per hari setara minyak.

Menurut Bambang, dengan penerapan subsidi tetap, beban anggaran subsidi akan sedikit berkurang. Mengenai besaran subsidi tetap, Bambang belum bisa menyebutkan angkanya karena harus konsultasi dengan Presiden. “Tapi kita telah siapkan beberapa opsi, yang pasti ini akan efektif per-Januari 2015. ” ujarnya.

Mengenai mekanismenya, menurut Bambang, perlu ada pertimbangan dari sisi harga minyak dan kurs. “Jangan hanya melihat pada harga minyaknya saja tapi juga harus lihat pada kursnya, jadi kita akan lihat pada dua hal itu, mekanisme apa yang paling tepat,” ungkapnya.

Menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan subsidi Rp 500 per liter, anggaran yang bisa dihemat Rp 24 triliun dengan asumsi kuota BBM 48 juta kiloliter.

Sementara untuk kuota BBM subsidi tahun ini sebesar 46 juta kilo liter, menurut Bambang, diperkirakan akan sedikit terlewati. Namun, Pertamina tetap akan berkomitmen menyediakan BBM bersubsidi sampai akhir tahun.

Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 2.000 per liter, banyak konsumen yang beralih ke pertamax, sehingga konsumsi pertamax naik 300% dari sebelumnya.

A Prasetyantoko, Kepala Ekonom PT Bank BTN Tbk (BBTN), mengatakan penerapan subsidi tetap akan berdampak pada kepastian anggaran sehingga pemerintah tidak perlu merevisi anggaran terus menerus. Namun menurutnya, penerapan subsidi tetap bukannya tanpa masalah karena masyarakat harus menanggung fluktuasi dari harga minyak tersebut.

Sementara Telisa Aulia Falianti, Ekonom Universitas Indonesia, kurang sependapat dengan penerapan subsidi tetap. Menurut dia, dengan penerapan subsidi tetap harga BBM tidak akan bisa mencapai harga keekonomiannya. Lebih baik pemerintah mengurangi subsidi listrik dengan cara bertahap hingga mencapai harga keekonomian.

Terkait target defisit anggaran di kisaran 2% pada tahun depan, Prasetyantoko mengaku optimistis target tersebut dapat terealisasi. “Sangat mungkin karena tekanan dari beberapa variabel, terutama pengurangan subsidi BBM yang sangat besar membantu mengurangi defisit anggaran,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Telisa. Menurut dia, target defisit tersebut dapat terwujud asalkan harga minyak terus menurun dan tidak melebihi US$ 80 per barel, kemudian rupiah tetap di bawah Rp 12.000 per dolar AS, dan realisasi penerimaan pajak tahun depan bisa mencapai angka 95% dari target. “Saya optimis target 2% itu bisa tercapai,” ujarnya.

Transaksi Berjalan
Bambang Brodjonegoro mengatakan  pemerintah akan meningkatkan ekspor barang dan jasa untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Ekspor harus beralih dari komoditas ke manufaktur. Negara tujuan ekspor komoditas seperti Tiongkok, saat ini perekonomiannya sedang melambat sehingga perlu ada pengalihan ekspor.

Menurut  untuk menutup penurunan ekspor  yang paling potensial adalah jasa pariwisata. Parawisata menjadi prioritas pemerintah keempat setelah pangan, energi, dan maritim karena sektor pariwisata yang paling cepat memberikan gain dan paling cepat diwujudkan. “Kalau ke depan pariwisata kita tumbuh pesat itu akan membantu (menurunkan) deficit current account. Target deficit current account, untuk target keseluruhan kita, sama dengan target BI yaitu 2% dari PDB untuk tahun 2016,” ujarnya.

Terkait inflasi, Bambang mengatakan target inflasi tahun depan di kisaran 4% -4,5% tidak jauh berbeda dengan asumsi inflasi APBN 2015 sebesar 4,4%. Menurut dia, kenaikan inflasi pada tahun depan disebabkan karena pemerintah berencana menaikkan harga LPG 12 kilogram dan penyesuaian tarif dasar listrik.